Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem Pemerintahan Indonesia

1) Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut Konstitusi RIS

Sistem Pemerintahan Indonesia menurut konstitusi RIS adalah sistem Pemerintah Parlementer yang tidak murni. Pasal 118 konstitusi RIS antara lain :

  1. Presiden tidak dapat di ganggu gugat
  2. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah

Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa RIS mempergunakan sistem pertanggung jawaban menteri.

2) Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUDS 1950

UUDS 1950 masih tetap mempergunakan bentuk sistem pemerintahan seperti yang diatur dalam konstitusi RIS. Di dalam pasal 83 UUDS 1950 dinyatakan :

  1. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat
  2. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri.

3) Sistem Pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum diamandemen:

  1. Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR.
  2. DPR sebagai pembuat UU.
  3. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan.
  4. DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan.
  5. MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan.
  6. BPK pengaudit keuangan.

4) Sistem Pemerintahan setelah amandemen

  1. MPR bukan lembaga tertinggi lagi.
  2. Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat.
  3. Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
  4. Presiden tidak dapat membubarkan DPR.
  5. Kekuasaan Legislatif lebih dominan.

Negara indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Pemerintahan republik adalah suatu pemerintahan dimana seluruh atau sebagian rakyat memegang kekuasaan yang tertinggi di dalam negara. Oleh karena itu, kadaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.

  1. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia

Kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia

  1. Presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR.
  2. Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet.
  3. Presiden tidak dapat memberlakukan dan atau membubarkan DPR.

Kelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia

  1. Ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden.
  2. Sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak perogatif presiden.
  3. Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh.
  4. Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian.

Sumber: https://civitas.uns.ac.id/kasiono/arkeolog-temukan-mumi-zaman-yunani-romawi-di-mesir/