Sejarah Singkat Demokrasi Pancasila

Sejarah Singkat Demokrasi Pancasila

Sejarah Singkat Demokrasi Pancasila

Era demokrasi Pancasila dimulai

dengan peristiwa sejarah yang sangat gelap bagi Indonesia, Gerakan 30 September (G30S) atau sering disebut sebagai G30S / PKI. Pemberontakan G30S membawa satu angin perubahan sosial, politik dan ekonomi di Indonesia.
Sistem demokrasi terpimpin yang merupakan dasar untuk pembentukan pemerintahan diktator oleh Soekarno setelah rilis Keputusan Presiden 5 Juli 1959 tidak berlangsung lama. Di bawah kepemimpinan tunggal Presiden Soekarno, berdasarkan konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis) dengan tujuan menyatukan semua elemen kekuatan sosial-politik di Indonesia tidak berhasil.
Hal itu terjadi karena tendensi Soekarno untuk kelompok yang menciptakan potensi konflik politik baru yang membuat Indonesia menjadi tidak stabil. Ditambah dengan krisis ekonomi dan konflik politik antara Partai Komunis Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat membuat rezim Orde Lama akhirnya runtuh dan Indonesia digantikan oleh rezim baru yang disebut Orde Baru di bawah kepemimpinan Jenderal Soeharto.
Setelah mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno berdasarkan Surat Komando Sebelas Maret (Supersemar), Soeharto kemudian menjadi penerus Soekarno sebagai Presiden kedua Republik Indonesia dan secara resmi periode Orde Baru atau era demokrasi Pancasila dimulai.
Bahkan, pertama kali ketika Orde Baru dibentuk, mereka didukung oleh hampir semua orang Indonesia (kecuali kelompok sayap kiri, yang hampir dimusnahkan selama G30S). Banyak orang dari berbagai kalangan seperti mahasiswa, pemimpin agama, intelektual, intelektual, dan sebagainya menaruh harapan bahwa Orde Baru dapat memulihkan demokrasi Indonesia ke jalan yang benar, demokrasi yang melekat pada Pancasila.
Oleh karena itu, menurut Miriam Budiardjo, pada masa Orde Baru, Pancasila, UUD 1945, dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi dasar formal yang berlaku di Indonesia, sehingga periode ini disebut juga demokrasi Pancasila.
Langkah pertama Orde Baru dalam proses merekonstruksi sistem demokrasi di Indonesia, seperti yang disebutkan sebelumnya, adalah bahwa Orde Baru bertujuan untuk memperbaiki cita-cita demokrasi Indonesia yang melenceng menjadi kediktatoran di bawah kekuasaan Presiden Soekarno selama periode Dipandu Demokrasi (Orde Lama).
Salah satu langkah untuk menghapuskan kediktatoran Orde Lama adalah membatalkan Keputusan MPRS no. III / 1963 yang berisi penunjukan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan kepresidenan kemudian direvisi kembali menjadi jabatan pilihan (terpilih secara periodik) untuk jangka waktu lima tahun.
Kemudian Keputusan MPRS No.XIX / 1966 yang merupakan penentu peninjauan produk legislatif selama Orde Lama, dan atas dasar Keputusan MPRS, UU No.19 / 1964 diganti dengan UU No.14 / 1970 yang isisnya mengababalikan independensi peradilan.
Badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-GR) juga mengembalikan hak dan fungsi kontrolnya atas cabang eksekutif dan Ketua Dewan Perwakilan tidak lagi menjadi menteri di bawah Presiden tetapi memiliki posisi yang sejajar dengan Presiden,
Selain hak Presiden untuk campur tangan di DPR dicabut. Kebebasan pers dan seni juga pulih, para pemimpin bekas partai politik dalam demokrasi terpimpin ditangkap dan diasingkan, salah satunya Soetan Syahrir, tetapi Sjahrir meninggal sebelum ia dapat kembali ke Indonesia.

Di bidang ekonomi, Orde Baru juga berusaha mengembalikan sektor ekonomi nasional yang terabaikan selama Orde Lama, salah satunya adalah membuka sejumlah besar keran investasi asing untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan. Salah satunya adalah Freeport-McMoRan yang menginvestasikan uang di Indonesia pada tahun 1967 untuk mengeksplorasi sumber daya emas di Papua (kemudian Irian Jaya).


Sumber: https://blog.fe-saburai.ac.id/seva-mobil-bekas/