Penyerahan Kepada Pemungut PPN

Penyerahan Kepada Pemungut PPN

      Sedikit menyimpang dari mekanisme yang secara umum berlaku, apabila PKP menyerahkan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN, PKP yang bersangkutan tidak memungut PPN dan PPn BM. PPN dan PPn BM yang terutang atas penyerahan tersebut akan dipungut dan disetorkan ke kas Negara oleh pemungut PPN.

      Pengertian Pemungut PPN menurut Undang-undang PPN 1984 adalah bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP kepada bendaharawan pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut.

Menurut ketentuan yang berlaku saat ini, yang ditetapkan sebagai Pemungut PPN adalah:

  1. Bendaharawan Pemerintah, yaitu Bendaharawan atau Pejabat yang melakukan pembayaran yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang terdiri dari Bendaharawan Pemerintah Pusat dan Daerah baik Provinsi, Kabupaten, atau Kota.
  2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Penyerahan Kepada Pemungut PPN

Pemungutan PPN yang melakukan pembayaran atas penyerahan BKP dan atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPn BM yang terutang. Pemungutan PPN dan PPn BM dilakukan pada saat dilakukan pembayaran oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPPN kepada PKP Rekanan Pemerintah. PPN dan PPn BM tidak dipungut dalam hal:

  1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
  2. Pembayaran untuk pembebasan tanah;
  3. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan/atau dibebaskan dari pengenaan PPN;
  4. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan Bakar Minyak oleh PT (Persero) Pertamina;
  5. Pembayaran atas rekening telepon;
  6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan;
  7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.

Catatan:

PPN dan PPn BM yang terutang sehubungan dengan pembayaran yang jumlahnya paling banyak jumlah Rp 1.000.000,00, dipungut dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum. Batas jumlah pembayaran sebesar Rp 1.000.000,00 tersebut hendaknya diartikan termasuk PPN dan PPn BM.

baca juga :