Jenis-jenis Hukum Pidana

Jenis-jenis Hukum Pidana

            Hukum pidana dapat dibagi sebagai berikut:

  1. Hukum pidana formil dan materiil.

a). Hukum pidana materiil,ialah peraturan-peraturan yang menegaskan:

  1. Perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum
  2. Siapa yang dapat dihukum
  3. Dengan hukuman apa menghukum seseorang

b).Hukum pidana Formil,ialah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum pidana material).

  1. Hukum pidana dalam arti objektif dan subjektif.

a). Hukum pidana subyektif (ius puniendi), ialah hak negara atau alat-alat untuk menghukum berdasarkan hukum pidana obyektif. Hukum pidana subyektif ini baru ada,setelah ada peraturan-peraturan dari hukum pidana obyektif terlebih dahulu.

b). Hukum pidana obyektif (ius punale) ialah semua peraturan yang mengandung keharusan atau larangan,terhadap pelanggaran mana diancam dengan hukuman yang bersifat siksaan.

  1. Hukum pidana umum dan khusus.

a). Hukum pidana umum, ialah hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku terhadap siapapun juga di seluruh Indonesia) kecuali anggota ketentaraan.

b). Hukum pidana khusus,ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang tertentu.

2.6 Asas-asas hukum pidana

  1. Asas teritorial atau asas wilayah

            Menurut asas ini berlakunya UU hukum pidana dari suatu negara disandarkan pada tempat atau teritoir di mana perbuatan itu dilakukan,dan tempat di mana terletak di dalam wilayah,dan di mana UU hukum pidana tadi berlaku.

Jadi asas ini khusus  ditujukan kepada tempat di mana perbuatan dilakukan,sedangkan sifat orang yang melakukannya diabaikan. Asas teritorial atau wilayah telah diatur di dalam pasal 2 dan pasal 3 KUHP.

            Dasar hukum asas ini adalah kedaulatan negara,hal ini disebabkan oleh karena setiap negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum dalam wilayahnya.

  1. Asas nasional aktif atau asas personalitas

             Asas ini menjelaskan,bahwa  berlakunya UU hukum pidana sesuatu negara disandarkan pada kewarganegaraan atau nasionalitasnya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan,bukan pada tempat di mana perbuatan itu dilakukan.

            Jadi UU hukum pidana hanya dapat diperlakukan terhadap seseorang warga negara yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh UU,dan dalam hal ini tidak menjadi persoalan di mana perbuatan itu dilakukan. Meskipun perbuatan itu dilakukannya di luar negara asalnya,UU hukum pidana negaranya itu tetap berlaku terhadap dirinya.Asas ini diatur dalam pasal 5,6,dan pasal 7 KUHP.

  1. Asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan

 

https://pss-sleman.co.id/gps-cycling-apk/