Asas-asas Hak Kebendaan

Asas-asas Hak Kebendaan

  1. Asas hukum pemaksa (dwingendrecht)

Artinya bahwa orang tidak boleh mengadakan hak kebendan yang sudah diatur dalam undang-undang.[6]

  1. Asas dapat dipindahtangankan

Semua hak kebendaan dapat dipindahtangankan kecuali hak pakai dan mendiami.

  1. Asas individualitas

Objek kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual.

  1. Asas totalitas

Hak kebendaan selalu terletak diatas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan (pasal 500, 588, 606, dan sebagainya KUHPdt).

  1.  Asas tidak dapat dipisahkan

Orang yang berhak tidak boleh memindahtangankan sebagian dari   kekuasaan yang termasuk suatu hak kebendaan yang ada padanya.

  1.  Asas prioritas

Semua hak kebendaan memberi kekuasaan yang sejenis dengan

kekuasaan atas hak milik (eigendom)sekalipun lusnya berbeda beda.

  1. Asas percampuran

Apabila hak yang membebani dan yang dibebani itu terkumpul dalam satu tangan, maka hak yang membebani itu lenyap (pasal 706, 718, 724, 736, 807 KUHPdt).

  1.  Pengaturan benda terhadap benda bergerak dan tak bergerak

Terhadap benda bergerak dan tak bergerak terdapat perbedaan pengaturan dalam hal terjadi peristiwa hukum penyerahan, pembebanan, bezit, dan verjaring.

  1.  Asas publisitas

Hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum, misalnya hak milik, hak guna usaha.

  1.  Asas mengenai sifat perjanjian

Untuk memperoleh hak kebendaan perlu dilakukan dengan perjanjian zekelijk, yaitu perjanjian memindahkan hak kebendaan.

https://kaosfullprint.co.id/zombie-annihilator-apk/