Biaya SPP Diprotes, Sekolah Cari Solusi

Biaya SPP Diprotes, Sekolah Cari Solusi

Biaya SPP Diprotes, Sekolah Cari Solusi
Biaya SPP Diprotes, Sekolah Cari Solusi

SMKN 3 Kota Bekasi mendapat protes dari orang tua murid terkait besarnya

biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) pada tahun ajaran 2019/2020. Atas permasalahan ini, pihak sekolah masih mencari solusi.

Perwakilan orang tua siswa Komariah mengatakan biaya SPP Rp350 ribu per bulan untuk kelas 12 pada tahun ajaran ini di SMKN 3 Kota Bekasi memberatkan orang tua murid. Biaya SPP sebesar itu bukan atas kesepatan antara sekolah dengan orang tua murid saat rapat bersama pada 17-18 Juli 2019.

”Hasil negosiasi dengan pihak sekolah cuma menurunkan biaya SPP menjadi Rp350ribu dari Rp400ribu dan itupun kemauan dari pihak sekolah bukan kemauan pihak wali murid,” ujarnya, belum lama ini.

Para orang tua meminta agar besaran biaya SPP untuk kelas 10,11, dan 12

ditetapkan sebesar Rp150 ribu. Menurutnya, kepala sekolah dan komite sekolah harus menjamin tetap berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar dan tidak melakukan intimidasi terhadap siswa selama belum ada keputusan final.

Dikatakannya, dia bersama lima orang tua murid telah mengadukan masalah ini dengan bersurat ke Walikota Bekasi, Dinas Pendidikan Jawa Barat, Anggota DPRD Kota Bekasi, serta Gubernur Jawa Barat.

Saat dikonfirmasi, Kepala Sekolah SMKN 3 Kota Bekasi Boan mengatakan, pihaknya telah menerima dua kali surat pernyataan keberatan dari orang tua siswa terkait besarnya biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Surat yang mengatasnamakan orang tua siswa kelas 10,11,12, pertama kali diterima pada 28 Agustus 2019.

Mendapat surat keberatan yang ditandatangani enam orang tua, Boan tak tinggal diam

. Ia langsung mengundang orang tua bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahannya. Namun, pertemuan itu tak menemui titik temu.

”Kita sudah panggil orang tua siswa dan saya sudah ketemu, namun banyak orang tua siswa yang tidak mengerti tentang adanya pengadaan pembiayaan SPP,” kata Boan kepada Radar Bekasi, Selasa (17/9).

Selanjutnya, lanjut dia, surat kedua diterima pada 6 September 2019. Terdapat 30 orang tua yang menandatangi surat pernyataan keberatan tersebut.

 

Baca Juga :