Sistem Sosial Indonesia Serta Budaya Dan Demografinya

Sistem Sosial Indonesia Serta Budaya Dan Demografinya

 

Sistem Sosial Indonesia Serta Budaya Dan Demografinya
Sistem Sosial Indonesia Serta Budaya Dan Demografinya

Sistem Sosial Indonesia Serta Budaya Dan Demografinya – Sistem sosial meliputi sistem-sistem budaya, struktur sosial, ekonomi, dan demografis yang berkembang di suatu sistem politik. Sistem-sistem ini berasal dari lingkungan intrasocietal dan berpengaruh, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap suatu sistem politik.

Sistem budaya

Sistem budaya adalah contoh sistem yang secara terang-benderang berpengaruh terhadap sistem politik. Budaya, khususnya budaya politik, adalah bagaimana penduduk di suatu wilayah bersikap terhadap sistem politiknya, pemimpinnya, serta proses pemerintahan yang berjalan sehari-hari. Di Iran sebagai contoh, mengapa sistem pemerintahan wilayatul faqih terus bertahan sejak tahun 1979 menggantikan sistem pemerintahan Shah Reza Pahlevi (kerajaan)? Salah satu penjelasan yang dapat diberikan adalah karena Iran berpenduduk mayoritas Islam Syi’ah, yang berkeyakinan sebelum imam terakhir datang (al-Mahdi al-Muntazar), terdapat para faqih (ulama Syi’ah) yang memegang kekuasaan politik sementara. Otoritas faqih sedikit berada di bawah imam mereka. Hal ini masih ditambah tradisi politik tradisional Iran yang sejak dahulu bersistemkan dinasti (Safawi, atau sebelumnya negara adikuasa Persia), sehingga mampu mempertahankan otoritas politik yang top to bottom.

Masalah sistem ekonomi

Masalah sistem ekonomi juga ditengarai merupakan lingkungan intrasocietal yang mempengaruhi sistem politik. Dapat kita ambilkan contoh, bagaimana pergeseran Inggris dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional dapat dijelaskan melalui pertumbuhan kaum pengusaha yang membutuhkan perlindungan hak atas milik mereka dari kaum bangsawan. Kaum pengusaha ini tumbuh melalui apa yang dikenal sebagai Merchant Capitalisme (kapitalisme pedagang). Melalui Glorious Revolution tahun 1688, raja Inggris dibatasi kekuasaannya dan kaum pengusaha masuk ke dalam parlemen yang dimanifestasikan dalam House of Common.

Dalam masalah struktur sosial, sebuah kajian klasik dari Charles Wright Mills mengenai power elite di Amerika Serikat cukup menarik Bagi Mills proses pengambilan keputusan level pusat Amerika Serikat sesungguhnya ditentukan oleh power elite yang digambarkannya sebagai berikut (kutipannya agak panjang):

The power elite is composed of men whose positions enable them to transcend the ordinary environments of ordinary men and women; they are in positions to make decisions having major consequences. Whether they do or do not make such decisions is less important than the fact that they do occupy such pivotal positions. Their failure to act, their failure to make decisions, is itself an act that is often of greater consequence that the decisions they to make. For they are in command of the major hierarchies and organizations of modern society. They rule the big corporations. They run the machinery of the state and claims its prerogatives. They direct the military establishment. They occupy the strategic command posts of the social structure, in which are anow centered the effective means of the power and the wealth and the celebrity which they enjoy.

Masyarakat (juga sistem politik) Amerika Serikat menurut Mills dikendalikan oleh power elite yaitu orang-orang yang berposisi sebagai: (1) pimpinan puncak korporasi-korporasi besar; (2) elit militer yang sekaligus merupakan pejabat-pejabat senior negara yang mampu mengendalikan tentara nasional; dan (3) sejumlah kecil elit politik termasuk presiden serta pejabat-pejabat puncak eksekutif dan parlemen yang menjalankan mesin birokrasi negara. Sistem politik Amerika Serikat sesungguhnya sangat dipengaruhi aktivitas dari tiga macam elit kekuasaan ini. Jalannya sistem politik Indonesia moderen juga dapat dianalisis melalui struktur piramidal Mills ini.

Sistem sosial Indonesia

Sistem sosial Indonesia juga cukup rumit jika dilihat dalam konteks pluralitasnya. Dalam masalah etnisitas, Indonesia tidak dihuni oleh satu etnis tunggal melainkan lebih dari 101 etnis. Menurut sensus penduduk yang dilakukan tahun 2000, tujuh komposit etnis terbesar di Indonesia diduduki oleh Jawa yang meliputi 41% penduduk Indonesia, disusul berturut-turut oleh Sunda (15,41%), Melayu (3,45%), Madura (3,37%), Batak (3,02%), Minangkabau (2,72%), dan Betawi (2,51%). Besarnya komposit etnis Jawa mempengaruhi pola rekrutmen politik di Indonesia, di mana banyak pejabat di kalangan birokrasi negara (termasuk militer) maupun partai-partai politik terkomposisi atas etnis ini. Tentu saja realitas ini bukan suatu kesengajaan dari sikap etnosentris melainkan sekadar kebetulan alamiah.

Dari sisi agama, Islam adalah agama mayoritas di hampir seluruh provinsi Indonesia kecuali Maluku, Sulawesi Utara, Papua Barat, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara Timur. Besarnya penganut Islam membuat sistem politik harus melakukan perimbangan atas aspirasi kalangan Muslim. Pembentukan Pengadilan Agama merupakan akomodasi negara atas ajaran Islam, di mana pemutusan perceraian, waris, pengurusan anak yang melibatkan penganut Islam diselesaikan melalui lembaga yudikatif ini.

Masalah agama ini juga berkelindan dengan sistem ekonomi yang mempengaruhi keputusan-keputusan politik pemerintah. Misalnya, syariat agama Islam salah satunya mengatur masalah ekonomi dan diterjemahkan ke dalam konsep ekonomi syariah. Sementara pemerintah terlebih dahulu telah menggencarkan ekonomi konvensional. Terjadi tension di mana ekonomi konvensional masih berlaku secara internasional sementara ekonomi syariah tengah berkembang. Setelah melalui serangkaian proses, perbankan syariah sebagai salah satu manifestasi ekonomi syariah segera memiliki undang-undang yang mengatur. Bahkan bank-bank pemerintah pun semakin banyak yang mengadaptasi jenis perbankan Islam ini sehingga regulasi-regulasi baru perlu untuk diproduksi oleh sistem politik. Tidak pula dapat diperdebatkan pengaruh masalah ekonomi bagi sebuah sistem politik. Krisis moneter tahun 1997 di Indonesia membuat harga barang melambung, kesulitan hidup merebak, dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah menipis. Muncul demonstrasi besar-besaran menuntut perubahan kekuasaan dan pengakhiran pemerintahan Suharto. Banyak dipercaya orang, krisis ekonomi inilah yang membuat reformasi 1998 di Indonesia terjadi.

Secara demografis

khususnya kuantitasnya, pengaruh sistem sosial nyata terhadap sistem politik terutama dalam rekrutmen pejabat publik. Anggota parlemen di DPR-RI tentu paling banyak yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur karena secara proporsi penduduk, Jawa Barat berpenduduk 43.053.700 jiwa, Jawa Tengah berpenduduk 32.382.600 jiwa dan Jawa Timur berpenduduk 37.476.800 jiwa. Potensi tingkat persaingan antar partai politik pun relatif lebih tinggi di provinsi-provinsi ini ketimbang provinsi lainnya. Kepadatan moral (moral density) di ketiga provinsi ini salah satunya diakibatkan proses industrialisasi dan perdagangan yang semakin pesat sehingga variasi profesi pun semakin beragam. Masalah-masalah wilayah urban seperti ketimpangan sosial, kriminalitas, hubungan perburuhan, kerusakan lingkungan, sampah, merupakan beberapa di antara raw material yang siap dimasukkan sebagai tuntutan dari sisi input sistem politik Indonesia. Beberapa konflik yang pernah terjadi di Indonesia pasca transisi seperti di Poso, Sampit, Maluku dan Maluku Utara di antaranya akibat masalah demografis. Di masing-masing wilayah pola perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, dengan keuntungan ekonomi relatifnya menciptakan tension dengan kalangan penduduk asli. Pola ini terlihat konsisten di Sampit di mana konflik terjadi antara etnis Madura, Dayak, dan Melayu.

Di Poso, konflik yang dipicu masalah keuntungan ekonomi relatif kaum pendatang berkelindan dengan masalah anutan agama sehingga membuat konflik bertambah parah. Pola yang sama terjadi di Maluku (khususnya di Ambon). Sementara pola sedikit berbeda terjadi di Maluku Utara, di mana konflik akibat perpindahan penduduk dari luar Halmahera berkelindan tidak hanya dengan masalah agama melainkan pula persaikan antar komunitas politik lokal (pewaris kesultanan Tidore, Ternate, Jailolo, dan Bacan) yang dapat dipelajari dalam konflik akibat pembentukan Kecamatan Malifut yang melingkupi wilayah penambangan emas oleh sebuah perusahaan Australia, New Crest Mining.

Variasi perbedaan struktur sosial ini paling mudah dilihat pada komposisi partai politik pasca pemilu 2009. Partai politik mencerminkan bifurkasi (pembelahan) masyarakat. Misalnya, kalangan Islam yang berorientasi modernis-nasionalis umumnya mewujud ke dalam partai seperti PAN, tradisionalis-nasionalis ke dalam PKB, yang modernis-transnasionalis masuk ke dalam PKS, sementara yang modernis-konservatif mewujud ke dalam PPP. Kalangan nasionalis-populis terkonsentrasi ke dalam PDIP dan Gerindra, sementara kalangan nasionalis-borjuis umumnya diwakili melalui partai-partai seperti Golkar, Demokrat, dan Hanura. Hal-hal ini mengindikasikan bahwa pembelahan masyarakat menurut garis struktur sosial menciptakan efek simetris terhadap pola perilaku aktor-aktor di dalam sistem politik.

 

Artikel Populer