Sistem Ekologi Indonesia Yang Bersifat Fisik Dan Nonmanusia

Sistem Ekologi Indonesia Yang Bersifat Fisik Dan Nonmanusia

 

Sistem Ekologi Indonesia Yang Bersifat Fisik Dan Nonmanusia

Sistem ekologi

Sistem ekologi adalah sistem yang bersifat fisik dan nonmanusia, yang mempengaruhi alur kerja sistem politik. Misal dari sistem ekologi adalah kondisi geografis, sebaran wilayah daerah, juga iklim. Carlton Clymer Rodee, et.al. memaparkan serangkaian data yang dikelompokkan ke dalam variabel-variabel luas wilayah, jumlah penduduk, bentuk pemerintahan, dan bentuk negara.

Apa yang dipaparkan tabel di atas adalah, rata-rata negara dengan luas wilayah di atas 1 juta kilometer persegi mengambil bentuk negara federasi sementara yang di bawah luas tersebut mengambil bentuk negara kesatuan. Telah diketahui bahwa problem utama dari memerintah negara adalah aspek penetrasi kebijakan. Bagaimana kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dapat efektif dilaksanakan di level wilayah dan warganegara.

Terlalu luasnya wilayah negara berakibat pada sulit dan mahalnya biaya penyelenggaraan negara pada sisi pemerintah misalnya untuk membayar birokrat, sementara warganegara kerap menuntut pelayanan dan hasil yang maksimal. Atas dasar asumsi demikian, banyak negara dengan luas wilayah besar memecah konsentrasi ke tingkat wilayah-wilayah. Ini dimaksudkan agar tercapai penyelesaian segera atas setiap problem yang muncul guna ditangani langsung oleh elemen pemerintah yang didelegasikan untuk itu (pemerintah negara bagian). Juga telah diketahui bersama bahwa bentuk negara federasi memberi kewenangan yang cukup besar bagi negara bagian di luar bidang hubungan luar negeri, kemiliteran, dan mata uang.

 

Hal menarik adalah Swiss

Dengan luas 41.400 kilometer persegi serta jumlah penduduk sekitar 6.977.000 ternyata ia mengambil bentuk negara federal. Menurut Rodee et.al hal ini diakibatkan oleh kondisi geografis Swiss yang terletak di pegunungan Alpen. Jadi antara daerah yang satu dengan daerah lainnya dipisahkan oleh kondisi khas pegunungan yang bergelombang dan sulit dijangkau dengan transportasi konvensional. Ini mungkin yang menyebabkan keputusan rakyat Swiss untuk memilih bentuk negara federal.

Bagaimana dengan Indonesia sendiri? Sistem ekologi Indonesia ditandai dengan lebih luasnya lautan ketimbang daratan. Dengan jumlah pulau 17.504, luas daratan 1.910.931,32 km2, serta luas laut (untuk tiga kategori) sebesar 3.544.743,9 km2 Indonesia mengambil bentuk negara kesatuan. Ini tentu tidak konsisten dengan data seperti ditunjukkan pada tabel bahwa semakin luas wilayah maka pilihan bentuk negara federasi yang diambil.

Pilihan bentuk negara federasi dan kesatuan sudah ada sejak awal berdirinya negara ini dan sifatnya lebih politis ketimbang obyektif. Perbedaan ini direpresentasikan oleh pendirian founding fathers seperti Sukarno dan Hatta. Hatta berpendirian bahwa dengan luas wilayah yang sangat besar, Indonesia lebih cocok mengambil bentuk Federasi. Alasannya, bentuk negara federal akan menciptakan kondisi yang efektif dan responsif akan dinamika yang muncul dari tiap daerah. Sukarno punya berpendapat lain, yaitu bahwa Indonesia yang baru merdeka masih rentan akan infiltrasi asing yang hendak kembali menjajah Indonesia. Jika pilihan bentuk negara federasi yang diambil, maka akan memudahkan infiltrasi asing masuk oleh sebab daerah diberi kewenangan yang sangat besar untuk menentukan arah kebijakannya. Sebab itu, Sukarno menganggap bentuk kesatuan adalah yang paling tepat karena pemerintah pusat memiliki kewenangan yang besar untuk mempenetrasikan kebijakan-kebijakannya.

 

Indonesia awalnya terdiri atas komunitas-komunitas politik

Sebelum era eksploitasi bangsa Barat atas wilayahnya, di sekujur kepulauan nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan (atau kesultanan-kesultanan setelah masuk dan mapannya Islam). Masing-masing komunitas politik dihubungkan lewat aktivitas perdagangan dengan jalur-jalur besar Malaka – Pasai – Palembang – Banten – Sunda Kelapa – Banjar – Makassar – Ternate – Tidore. Adanya aktivitas inilah yang membuat Gajah Mada dapat mengucapkan sumpah palapa-nya untuk mempersatukan nusantara. Tatkala Gajah Mada mampu menciptakan negara atas sejumlah wilayah jalur dagang tersebut diatas, kekuasaan Majapahit pun sesungguhnya tidaklah absolut melainkan lebih kepada bentuk federasi Majapahit. Majapahit tidak mampu untuk langsung memerintah warga di masing-masing kerajaan yang masuk ke federasi tersebut sehingga mereka menyikapi wilayah-wilayah taklukan sebagai sepenuhnya berotonomi luas dengan kewajiban membayar fee kepada Majapahit.

Demikian pula ketika Belanda secara berangsur menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya pernah dirambah Majapahit (terakhir Aceh tahun 1905). Kekuasaan Belanda tidaklah absolut (kesatuan) melainkan berbeda-beda di tiap wilayah: Paling kuat di Jawa serta lemah di pulau-pulau luar Jawa, bahkan relatif totaliter di negara-negara yang kini masuk ke dalam wilayah Indonesia bagian timur.

Saat ini Indonesia memiliki luas daratan 1.910.931,32 km2 yang tersebar di pulau-pulau besar Sumatera seluas 480.793,28 km2, Sulawesi seluas 188.522,36 km2, Maluku-Papua seluas 494.956,85 km2, Kalimantan seluas 544.150,07 km2, Jawa seluas 129,438,28 km2, dan Bali-NTB-NTT dengan total seluas 73.070.48 km2. Sementara itu, luas laut Indonesia bahkan jauh lebih besar lagi di mana luas Laut Teritorial 284.210,90 km2, Zona Ekonomi Eksklusif 2.981.211,00 km2, dan Laut 12 mil-nya 279.322 km2. Dengan demikian luas laut Indonesia meliputi 1,86 kali lipat luas daratannya.

Di pulau Kalimantan, provinsi-provinsi Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia dengan garis sepanjang 2.004 kilometer. Di pulau Papua, Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini dengan garis sepanjang 820 kilometer. Di Nusa Tenggara Timur, Indonesia berbatasan langsung di daratan dengan Timor Leste dengan garis sepanjang 269 kilometer. Total garis batas darat Indonesia dengan negara lain adalah 3093 kilometer. Dengan garis batas sepanjang ini, perlu pemikiran yang lebih matang bagi Indonesia dalam mewaspadai infiltrasi intelijen asing serta pelanggaran patok wilayah atau lebih tepatnya: Pertahanan negara.

 

Di masa Orde Baru, Indonesia memiliki 27 provinsi (termasuk Timor Timur)

Pasca transisi politik, Timor Timur keluar sehingga provinsi Indonesia tinggal 26. Demokratisasi politik membuat daerah tidak lagi ragu untuk menentukan nasibnya sendiri. Untuk jumlah provinsi Indonesia segera bertambah dari 26 pada 1999 menjadi 30 buah pada Juni 2002. Dari periode Juni 2002 hingga Juni 2011, jumlah provinsi Indonesia bertambah dari 30 menjadi 33 buah. Jumlah kabupaten Indonesia adalah 288 buah pada Juni 2002 sementara pada Juni 2011 telah berjumlah 399 buah. Kota di Indonesia tercatat 89 buah pada Juni 2002 meningkat jadi sejumlah 98 buah pada Juni 2011. Indonesia per Juni 2011 terdiri atas 6.747 kecamatan dan 78.198 desa.

Satu hal yang dapat dikatakan dari kecenderungan mekarnya jumlah provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan desa di Indonesia adalah lokasi geografis. Semakin luas suatu provinsi semakin sulit pula penetrasi kebijakan dari pemerintah provinsi. Dapat diambil contoh kasus berdirinya provinsi Papua Barat. Provinsi ini awalnya bernama Irian Jaya Barat yang pemekarannya termaktub dalam UU Nomor 45 tahun 1999. Namun, karena alasan politis terjadi penundaan bahkan Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 45 tahun 1999 kendati tetap mengakui keberadaan Provinsi Irian Jaya Barat. Pada 24 Juli 2006 dilantik gubernur dan wakil gubernur Irian Jaya Barat dan pada tanggal 18 April 2007 berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat lewat PP No. 24 tahun 2007.

Dalam konteks sistem ekologi, menjadi wajar Papua Barat berkehendak untuk berdiri sendiri karena dinamika ekologinya yang cukup rumit. Awalnya, provinsi Irian Jaya (sebelum pemekaran) memiliki luas 416.060,32 km2 dengan total pengelolaan pulau sejumlah 2.543 pulau. Konsentrasi pengelolaan wilayah menjadi terpecah antara daratan (yang lebih luas) dengan banyaknya pulau di sebelah barat provinsi (berbatasan dengan propinsi Maluku). Selain itu, pusat pemerintahan provinsi Irian Jaya ada di Jayapura yang lokasinya jauh di sebelah timur. Dalam teori politik istana efek pemerintahan seperti pendar lampu minyak: Makin jauh dari lampu, makin suram cahaya yang diterima. Dalam konteks ekologi ini pula maka tuntutan warganegara di Irian Jaya Barat untuk mekar menjadi signifikan. Setelah mandiri sebagai pemerintahan daerah tingkat I, Papua Barat mengurus hanya 97.024,27 km2 wilayah daratan, tetapi sarat dengan pulau-pulau yang totalnya berjumlah 1945 pulau menengah dan kecil di barat pulau kepala burung itu.

 

Hal yang serupa pun terjadi pada provinsi Kepulauan Riau

Provinsi ini awalnya adalah bagian dari Provinsi Riau. Provinsi Riau mengemban tugas berat yaitu mengelola 95.225,38 km2 ditambah mengurus sebaran pulau-pulau menengah dan kecil yang totalnya 2547. Sama seperti kasus Papua Barat, konsentrasi pemerintah daerah menjadi pecah antara mengurus wilayah daratan yang luas dengan sebaran pulau yang ekstensif. Masyarakat Indonesia yang berdomisili di pulau-pulau Riau tentu saja kekurangan pendar cahaya lampu dari pusat pemerintah Riau di daratan Sumatera. Melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 berdirilah provinsi Kepulauan Riau yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten Lingga. Provinsi ke-32 Republik Indonesia ini memiliki luas daratan hanya 8.201,74 km2 sementara jumlah pulaunya cukup fantastik: 2408 dengan 40% di antaranya bahkan belum memiliki nama. Kepulauan Riau ini posisinya sangat strategis dalam jalur dagang yaitu menjadi gerbang masuk ke Singapura lewat Kota Batam serta hasil gas alam yang sangat produktif di Kabupaten Natuna.

Sistem ekologi di Irian Jaya dan Riau memberi pengaruh pada tingginya tuntutan untuk swakelola daerah. Melalui negosiasi, perdebatan, dan demonstrasi, akhirnya pemerintah pusat mengabulkan swakelola wilayah tersebut melalui penerbitan regulasi-regulasi yang diperuntukkan untuk hal tersebut. Apa yang diputuskan pemerintah pusat dengan mengabulkan tuntutan adalah bentuk kemampuan responsif sistem politik. Selain itu, pemerintah pusat menanam saham atas kemampuan ekstraktif sumber daya di kedua wilayah di masa mendatang.

Perdebatan bentuk negara ini terus berlanjut hingga kini, kendati sudah bukan lagi perubahan konsep dari kesatuan menjadi federal. Meskipun bentuk negara yang dipilih Indonesia tetap kesatuan, tetapi memandang luasnya wilayah yang wajib dikelola pemerintah pusat, kini mulai ditegaskan bidang-bidang mana yang menjadi kewenangan pusat dan daerah. Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan – khususnya pasal 10 ayat 3 – tercapai kesepakatan bahwa pemerintah pusat hanya mengurusi bidang-bidang: (1) politik luar negeri; (2) pertahanan; (3) keamanan; (4) yustisi; (5) moneter dan fiskal nasional; dan (6) agama. Bidang-bidang selain keenam yang ditentukan undang-undang diserahkan kepada daerah untuk mengurusnya, termasuk penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, pengembangan koperasi dan UKM, dan lain-lain.

Hal yang menarik adalah bahwa kini pemerintah daerah memiliki hak dalam konteks pemerintahan sebagai berikut, seperti termaktub di Pasal 21 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004: (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; (2) memilih pimpinan daerah; (3) mengelola aparatur daerah; (4) mengelola kekayaan daerah; (5) memungut pajak dan retribusi daerah; (6) mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah; (7) mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan (8) mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Konsep federal atau kesatuan kini lebih bersifat politis ketimbang teknis-administratif dan bukan merupakan hal yang substansial. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, termasuk responsifnya pemerintah pusat di Jakarta dalam menangani tuntutan pemekaran wilayah akibat masalah ekologis, merupakan middle way yang lebih tepat sasaran. Konsepsi Hatta tentang federalisme mungkin terkesan agak revolusioner dan sensitif bagi pemerintah pusat kini kendati pendapatnya banyak menemui signifikansinya di lapangan.

 

Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/